Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian BUMN batal melaporkan Dana Pensiun (Dapen) BUMN ke Kejaksaan Agung pada Desember 20203. Ini disebabkan proses audit belum selesai.

"Ada dua (Dapen) cuma auditnya belum selesai, kan kasihan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), minta tolong terus sama Satgas Sawit BPKP. Jadi masih menunggu," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Erick menambahkan pihaknya akan terus menindak Dapen BUMN yang melakukan pelanggaran. Selain itu, ia tidak memiliki target khususnya, namun bila hasil audit menunjukkan adanya penyelewengan pada BUMN maka Erick segera melaporkannya.

"Sebanyak-banyaknya, semua tergantung audit. Kemarin saja, saya ngomong maunya tujuh, ternyata dua tapi dua ternyata belum selesai juga," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Lebih lanjut, Erick menilai Dapen yang bermasalah membutuhkan suntikan modal sebesar Rp12 triliun.

"Dana tersebut didapatkan dari BUMN yang menangani Dapen bermasalah," ucapnya.

Erick menjelaskan penambahan modal ini bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Sebab hal ini dipengaruhi oleh masalah keuangan yang harus diselesaikan.

"Tergantung dari BUMN, kalau BUMN-nya misalnya ada problem cash flow total, itu masalah lain yang harus diselesaikan. Jadi enggak semudah itu, makanya ini kembali kalau masih mau punya pensiunan-pensiunan, mestinya ada konsolidasi," ujar Erick.

Sebagai informasi, pada Oktober 2023, Kementerian BUMN bersama BPKP melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.

Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. (Yohanes Abimanyu)