Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengungkapkan, pemerintah menargetkan 3 juta orang akan menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Januari-Maret 2025.

Jumlah penerima manfaat MBG, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui ini akan terus bertambah hingga ditargetkan mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025," kata Hasan Nasbi dalam keterangannya, dikutip Senin (6/1/2025).

Selain itu, pemerintah memastikan jumlah penerima manfaat MBG akan terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan, ditargetkan bisa menembus 82,9 juta penerima hingga 2029

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Adapun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 dan menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan-mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Pada tahap awal, program Makan Bergizi Gratis diluncurkan perdana di 26 provinsi pada hari ini.

Peluncuran program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai tepat 78 hari kerja setelah keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Hasan.

Berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), Hasbi menyebut ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Hasan mengatakan, setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," ucap Hasan.