Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi menilai penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dinilai untuk keseimbangan harga antara hulu dan hilir. 

“Kalau maunya kita semua, harga di petani kan juga bisa setinggi-tingginya, tetapi nanti harga berasnya lebih tinggi lagi, inflasi, daya beli juga perlu dipertimbangkan,” kata Arief ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (6/1/2024). 

Arief menjelaskan kenapa HPP tersebut tidak ditetapkan lebih tinggi, misalnya Rp 7.000 per kilogram. Karena jangan sampai harga dari petani terus ditekan. Hal tersebut bisa mempengaruhi produktivitas mereka.

“Jadi ini aja, mesti seimbang antara hulu dan hilir,” ujarnya. 

Menurutnya, kenaikan HPP gabah beras menjadi Rp 6.500 per kilogram ini disebut Arief tidak akan mempengaruhi HET di pasar.

“Kemarin juga harga gabah itu kan range-nya juga di atas Rp6.000 sampai ke Rp7.000. Jadi maksud saya dengan harga HET Rp14.900 hari ini masih Rp14.900,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Pangan mengumumkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6 ribu/kg menjadi Rp6.500/kg mulai 15 Januari 2025. Hal ini berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) Bersama Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024 lalu.

"Menindaklanjuti hasil ratas dengan Bapak Presiden itu, tadi kita sama rapat. Diputuskan lah tadi, karena perlu kesiapan, perlu anggaran dan lain-lain, maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah, HPP gabah, beras, efektif 15 Januari," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan harga acuan dua komoditas, yaitu gabah dan jagung. HPP gabah naik menjadi Rp 6.500 per kilogram dan HAP jagung menjadi Rp 5.500 per kg. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas soal pangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).