
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Foto : Achmad Basofi
Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengingatkan pemerintah untuk menjalankan seluruh kesepakatan terkait penyelenggaraan haji 2025. Menurutnya, meski kesepakatan dibuat setiap tahun, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai harapan.
"Tugas berikutnya adalah mengawasi dan memastikan agar semua kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Kalau soal kesepakatan, setiap tahun selalu ada," kata Saleh dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (8/1/2025).
"Semua kesepakatannya baik. Meningkatkan kualitas pelayanan pada jemaah. Faktanya, sering kali tidak sesuai dengan yang dijanjikan," jelasnya.
Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR sebelumnya menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta, dengan calon haji membayar Rp55,4 juta per orang.
"Mengapresiasi dan memuji kinerja Panja Haji 2025. Pasalnya, Panja Haji berhasil melakukan evaluasi dan menyelesaikan pembahasan penyelenggaraan haji berikutnya tepat waktu," kata Saleh.
Hal yang Harus Ditingkatkan
Saleh menyoroti delapan aspek penting dalam penyelenggaraan haji yang harus diperbaiki:
1. Kemudahan Sebelum Keberangkatan
Proses pendaftaran, manasik, hingga asrama haji harus lebih ramah dan mudah bagi calon jemaah.
2. Kualitas Penerbangan
Jadwal penerbangan yang sering berubah dan mengalami keterlambatan perlu diperbaiki. Menurutnya, mayoritas jemaah haji Indonesia lansia, sehingga pelayanan harus lebih maksimal.
"Apalagi, jemaah kita saat ini mayoritas adalah lansia. Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal," jelas Saleh.
3. Distribusi Pemondokan yang Adil
Pemerintah harus memastikan semua jemaah mendapatkan pemondokan yang nyaman dan dekat dengan Masjidil Haram.
"Sebagian beruntung dapat di pemondokan yang bagus dan dekat dengan Masjidilharam. Sebagian lagi di tempat yang kurang baik dan jauh dari Masjidilharam," katanya.
4. Makanan Bercita Rasa Indonesia
Makanan yang disajikan harus sesuai dengan selera Indonesia. Saleh juga menyarankan agar bumbu masakan diimpor dari Indonesia, melibatkan UMKM dalam penyediaannya.
"Tentu ini harus diperbaiki. Harus dipastikan bahwa masakan yang ada standarnya bercita rasa Indonesia," kata Saleh.
"Lagi pula, penyediaan bumbu dapur ini penting. Untuk mencukupi kebutuhan 221.000 calon haji selama 40 hari, adalah peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia,"
"Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya? Buatlah perjanjian jauh-jauh hari agar bisa dipenuhi berapa pun kebutuhan yang diperlukan," jelasnya.
5. Transportasi yang Nyaman
Transportasi untuk jemaah harus disediakan dengan baik, termasuk sosialisasi penggunaannya agar tidak ada jemaah yang tertinggal.
"Tidak heran, banyak calon haji yang kadang ditinggal dan mengalah dari jemaah asal negara lain. Padahal, transportasi ini adalah bagian yang dibayar dan dihitung secara ketat dalam ongkos haji," kata Saleh.
6. Pelayanan di Armina
Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) harus maksimal, karena ini merupakan inti dari ibadah haji. Tenda, makanan, air, dan fasilitas lain harus cukup.
"Kami mohon agar Pemerintah memprioritaskan pelayanan di Armina. Tenda harus dipastikan kecukupannya. Air, makanan, tempat ibadah, dan kebutuhan selama di Armina harus cukup, lengkap, dan memuaskan jemaah," katanya.
7. Pelayanan Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan perlu ditambah untuk memberikan perhatian khusus kepada jemaah, terutama yang berusia lanjut.
8. Petugas Haji yang Profesional
DPR menyarankan agar petugas haji, baik dari Indonesia maupun di Saudi, berasal dari tenaga profesional seperti TNI, Polri, dan tenaga medis, yang dinilai lebih cekatan dan disiplin.
"Mereka pasti lebih cekatan. Bahkan, dalam situasi sulit mereka lebih profesional menangani keadaan darurat, yang paling utama mereka pasti akan disiplin. Ada nama baik bangsa Indonesia di pundak mereka," jelas Saleh.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelenggaraan haji 2025 lebih baik dan memuaskan jemaah.