Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berencana akan menyempurnakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya. Salah satunya pada bagaimana pendistribusian program tersebut.

"Ada beberapa catatan yang tentu nanti akan kita sempurnakan, dari kemarin sudah ada catatannya nanti kita sempurnakan, mulai dari bagaimana distribusinya," kata Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji ditemui di Kantor Kementerian BKKBN, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Wihaji menambahkan dalam penerapan program MBG tidak mungkin setiap hari yang diperuntukkan bagi balita, ibu hamil, dan menyusui. Selain itu, ia akan merumuskan

"Nah nanti seperti yang sudah kita rumuskan, kemudian berapa kali penerapannya itu sedang kita rumuskan," ujarnya.

Menurutnya, antusias permintaan masyarakat terhadap program MBG pastinya ada. Namun pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau permintaan pasti ada, cuma putusannya seperti apa nanti kita koordinasikan dengan BGN," tuturnya.

Selain itu, Wihaji pihaknya juga berencana untuk melakukan perjanjian MoU dengan BGN pendataan kependudukan. Sedangkan untuk anggaran MBG berasal dari BGN.

"Kemarin masih uji coba, nanti tanggal 20 Januari kita mulai MoU antara kita dengan BGN, MoU yang pendataan itu dari kita dan untuk anggarannya nanti dari BGN," ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati mengatakan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyasar untuk ibu hamil dan menyusui.

Menurutnya, untuk skema pelaksanaannya, bakal dilaksanakan secara dua tahap, yakni di Puskesmas dan Posyandu atau langsung di distribusikan ke rumah.

“Kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil, balita, kami bekerja sama tentu dengan Puskesmas, yang nantinya akan menyelenggarakan titik-titik di Posyandu,” katanya ditemui di SDN Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, pada Senin (13/1/2025).

Adita berujar, pendistribusian MBG khusus ibu hamil dan menyusui akan dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan Posyandu dengan melibatkan para kader di setiap daerah.