Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyampaikan melakukan percepatan dalam penanggulangan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif.

"Kami bersama Kementerian dan Lembaga lain, serta universitas, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting nantinya akan dibangun ketahanan pangan lokal," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji ditemui di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Wihaji mengatakan pihaknya juga fokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

"Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi. Program ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tema No Poverty, No Hungry," tutur Wihaji.

Dikatakan Wihaji, dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan dukungan K/L lain dan universitas, program juga mencakup penanaman benih jagung Nusa Timore di lahan 10.000 hektare setiap tahun.

"Kemudian pengembangan beras analog berbasis jagung dan sorgum, serta pembentukan klaster UMKM olahan pangan local," ujar Wihaji.

Program ini juga melibatkan pelatihan teknologi modern, pendampingan teknis, dan penguatan jaringan pemasaran untuk memastikan keberlanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Kementrian Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono menambahkan, bahwa rapat kolaborasi lintas sektor yang menjadi langkah awal sinergi antara berbagai pihak.

Rapat ini juga mencakup percepatan 5 quick wins Kemendukbangga/BKKBN, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan (Gate), Lansia Berdaya, dan aplikasi Super Apps berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligent—AI).

"Ke depan kita akan kawal Bersama agar program kolaboratif ini semakin erat dan mewujudkan hasil nyata bagi Masyarakat NTT," ujar Budi.

Adapun Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, menginisiasi program kolaboratif lintas Kementerian dan Lembaga untuk menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrem dan resiko stunting di NTT.

Sebagai informasi, Kemendukbangga mengadakan rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Gizi Nasional (BGN).