Diperiksa KPK Soal Harun Masiku, Eks Ketua KPU Arief Dicecar 29 Pertanyaan
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Eks Ketua KPU, Arief Budiman. Foto Istimewa

Jakarta, tvrijakartanews - Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arief diperiksa penyidik yang tengah mendalami kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ditemui usai diperiksa, Arief menyebut pertanyaan yang diajukan oleh penyidik masih sama saat dirinya diperiksa dalam kasus Harun Masiku di tahun 2020.

"(Pertanyaannya) sama, sama. Keterangannya sama seperti 5 tahun lalu. BAP-nya lima tahun lalu, sama persis, ga ada yang baru," kata Arief di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Arief menyebut total ada 29 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Namun, ia menyebut tak ada satupun materi pertanyaan baru dalam pemeriksaan itu.

Ia juga memastikan KPK tidak tengah mendalami nama baru dalam kasus Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto itu.

"Enggak sih, kalau yang nama baru enggak ada. Tetap fokus ke yang Harun Masiku saja," kata Arief.

Selain Arief, penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) dan mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri (SB).

Sebelumnya, penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.