Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis telah melayani 650.000 penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Menurut Dadan, total penerima manfaat MGB itu terlayani oleh 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 31 provinsi.

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi, mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerimaan manfaat yang sampai sekarang sudah ada," kata Dadan usai rapat MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan mengungkapkan jumlah penerima manfaat MBG ini terus bertambah setiap harinya, dengan capaian target 6 juta penerima hingga Angustus 2025.

"InsyaAllah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta. Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta," ucap dia.

Meski demikian, Dadan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto masih merasa gelisah lantaran masih banyak anak yang belum menerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Dengar ya, kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," ucap Dadan.

Dadan mengungkapkan, kegelisahan itu berawal dari banyaknya laporan yang diterima Prabowo mengenai masih banyak anak yang belum mendapatkan manfaat MBG. Bahkan, tak jarang anak mengadu ke orangtuanya karena di sekolah mereka belum menerapkan program MBG.

"Beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orangtuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ucap Dadan.

Untuk itu, Dadan mengatakan, pihaknya dan kementerian/lembaga lintas sektoral yang dikumpulkan di Istana Merdeka, diminta untuk memecahkan proses percepatan program MBG agar anak Indonesia termasuk ibu hamil, anak-anak dan disabilitas bisa segera mendapatkan manfaatnya.

Adapun pihak lintas sektoral yang dipanggil Prabowo ke Istana, meliputi Bapennas, Kementerian Pertahanan, TNI-Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri hinga Menteri BUMN.

"Saya kira itu inti dari rapat hari ini, sehingga tadi semua pihak sepakat, termasuk Menteri Keuangan untuk mendukung, dan juga dari Mensesneg, mendukung peraturan-peraturan yang bisa mempermudah program ini bisa berjalan lebih cepat," ucap dia.