Wamendagri dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bahas Masa Depan Kota Pasca Pemindahan Ibu Kota
NewsHot
Redaktur: Citra Sandy Anastasia

Wamendagri dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bahas Masa Depan Kota Pasca Pemindahan Ibu Kota. Foto : Istimewa

Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengadakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, di Balai Kota Jakarta pada Senin (20/1/2025).

Pertemuan tersebut membahas strategi masa depan Jakarta setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.

Bima Arya mengungkapkan bahwa diskusi difokuskan pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan baru yang muncul setelah perubahan status Jakarta.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah konsep aglomerasi wilayah Jakarta dan koordinasinya dengan daerah penyangga di sekitarnya.

"Tadi saya bersama Pak Pj. Gubernur, melakukan pembahasan terkait dengan sinkronisasi antara kebijakan pusat, kebijakan nasional dengan daerah, terutama Jakarta dan sekitarnya," kata Bima kepada wartawan.

"Tadi kita banyak berdiskusi tentang konsep aglomerasi ke depan, pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, seperti apa, dan koordinasinya dengan daerah-daerah penyangga yang lain," jelasnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan sistem transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Bima menekankan pentingnya peran Jakarta dalam membantu daerah sekitarnya untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.

Bima menjelaskan, dengan APBD yang cukup besar, Jakarta bisa berperan dalam mendukung daerah penyangga yang belum mandiri.

Jika memungkinkan, perlu dikaji potensi pemberian subsidi dari Jakarta untuk pengembangan transportasi di wilayah sekitarnya, baik melalui mekanisme pemerintah daerah maupun melalui Dewan Aglomerasi.

"Jadi karena APBD-nya kuat Jakarta ini, yang lain kalau bisa dibantu, kalau belum bisa mandiri, anggaran pusat juga tidak ada misalnya, saya lihat perlu dikaji kemungkinan Jakarta memberikan subsidi untuk daerah-daerah sekelilingnya. Bisa melalui Jakarta atau nantinya Dewan Aglomerasi," kata Bima.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memastikan Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan aktivitas bisnis yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, meskipun tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.