
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025). Foto : Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam mendukung anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila diberikan tugas oleh pemerintah pusat.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan kesiapan tersebut di sela-sela kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto ke Balai Kota, pada Senin (19/1/2025).
"Kalau memang ada penugasan, Jakarta siap ikut berkontribusi dalam hal penganggaran (MBG)," kata Teguh kepada wartawan.
Teguh menjelaskan, bahwa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program MBG mencakup biaya pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendirian 153 SPPG, dengan perkiraan biaya sebesar Rp3 juta per unit.
"Berarti kami siap dengan anggaran Rp459.000.000 untuk bersama-sama mendukung program MBG," jelas Teguh.
Sementara itu, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kontribusi dari pemerintah daerah dalam program MBG bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda. Bagi daerah dengan fiskal yang kuat, mereka dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung program ini.
Namun, bagi daerah dengan keterbatasan anggaran, kontribusi bersifat tidak wajib.
"Untuk APBD, ada daerah yang kapasitas fiskalnya kuat. Artinya transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban," kata Bima.
"Tapi bagi yang kapasitas fiskal kuat yang memungkinkan mengakomodasi itu, maka segala sesuatunya dialokasikan," jelasnya.
Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan.