Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengalokasian anggaran Rp 48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam lima tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berdasar hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan," kata AHY.

AHY menegaskan, pengalokasian anggaran ini dilakukan demi melanjutkan pembangunan IKN, yang berfokus untuk menyelesaikan fasilitas lembaga yudikatif dan legislatif.

Dia memastikan pemerintah akan mengawal ketat pembangunan IKN agar bisa selesai tepat waktu, sebagaimana permintaan Presiden Prabowo yang menginginkan IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

"Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami khususnya OIKN bisa menyelesaikan project pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen untuk legislatif dan juga untuk yudikatif," ucap dia.

"Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali ada penyesuaian di sana sini secara teknis dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan. Dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," tambah dia.

Di samping itu, AHY juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN pada tahap awal periode 2022-2024 di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sudah selesai.

Namun ada sejumlah proyek yang masih berlanjut dan ada pula sejumlah proyek infrastruktur yang sudah rampung 100 persen.

"Perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari pak presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan," imbuh dia.