Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Nasaruddin Umar dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan.

Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebuah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.

"Kita fokus layani umat. Bagaimana umat merasakan kehadiran Kementerian Agama karena kemudahan akses atas layanan yang semakin baik dan bermutu. Ini fokus yang akan kita terus upayakan ke depan," kata Nasaruddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Evaluasi CELIOS didasarkan pada lima indikator utama, yaitu pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.

Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024, Nasaruddin Umar telah mencatat sejumlah terobosan penting.

Salah satu capaian signifikan adalah kesepakatan antara Kementerian Agama dan DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang berhasil turun rata-rata sebesar Rp4 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Di bidang pendidikan, Kementerian Agama juga menunjukkan komitmen dalam penyelesaian program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 625.481 guru madrasah dan guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Khonghucu. Selain itu, proses rekrutmen 20.722 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK Kemenag berlangsung dengan lancar, transparan, dan akuntabel.

"Tahun ini ada banyak hajat besar Kementerian Agama. Indonesia jadi tuan rumah MTQ Internasional yang diikuti utusan dari 38 negara. Lalu persiapan PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Disusul Ramadhan, lalu penyelenggaraan haji. Semua ini berkaitan langsung dengan orang banyak, ratusan ribu," kata Nasaruddin.

Nasaruddin pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung berbagai program yang tengah dijalankan oleh Kemenag, khususnya dalam pemberdayaan publik, termasuk di sektor ekonomi.