Jakarta, tvrijakartanews - Ombudsman RI mencatat laporan masyarakat yang teregistrasi mengalami peningkatan sebesar 28 persen pada 2024, bila dibandingkan dalam tahun sebelumnya.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menerangkan, kenaikan laporan masyarakat mulai beranjak pada 2021, dengan laporan awal yang teregistrasi sebanyak 7.148.

Kemudian, tren peningkatan itu kembali terjadi pada 2022, dengan angka laporan menjadi 8.295. Pada 2023, angka laporan masyarakat juga meningkat menjadi 8.452 dan kembali meningkat menjadi 10.846 laporan yang teregistrasi pada 2024.

"Dari total 10.846 laporan tersebut terdiri dari laporan masyarakat, kemudian reaksi cepat ombudsman dan investigasi atas prakarsa sendiri. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 28 persen dari tahun sebelumnya," kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Dari jumlah tersebut, Najih mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 8.364 laporan masyarakat dan 2.482 laporan lainnya masih dalam penanganan.

Adapun Ombudsman RI mengklasifikasi setidaknya 10 sektor yang paling banyak dilaporan masyarakat selama periode 2024. Salah satunya adalah laporan masyarakat terhadap sektor agraria atau pertanahan, yakni sebesar 1.865 atau 17,17 persen.

"Yang paling tinggi adalah agraria. Itu dalam angka 1.865 atau 17,17 persen. Kemudian isu kepegawaian, 1.353 atau 12,45 persen," urai Najih.

Kemudian, sektor kepegawaian sebanyak 1.353 (12,45 persn), pendidikan 1.039 (9,56 persen), perhubungan 726 (6,68 persen), hak sipil dan politik 685 (6,31 persen), administrasi 648 (5,96 persen), kepolisian 624 (5,74 persen), pedesaan 401 (3,69 persen), kesejahteraan 388 (3,57 persen), dan kesehatan 325 (2,99 persen).

"Dari 10 ini menunjukkan, bahwa laporan untuk pihak yang terlapor adalah pemerintahan di daerah yang paling banyak, yaitu sebanyak 45,88 persen atau 4.976 laporan," ucap Najih.

"Kemudian yang kedua adalah ATR BPN atau Badan Pertanahan, itu 1.257 atau 11,59 persen," tambah dia.