
Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah (samping Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi). Foto : Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah, mengusulkan penghematan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya pada pos konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ima menilai anggaran untuk makanan dan kudapan dalam kegiatan pemerintahan mencapai angka yang cukup besar dan berpotensi untuk dihemat.
Ia menghitung, ternyata totalnya mencapai Rp700 miliar untuk seluruh DKI Jakarta. Menurutnya, ini yang perlu dievaluasi.
"Ada beberapa penghematan, contoh snack (kudapan) rapat, makan kantor itu kan ternyata Rp700 miliar untuk seluruh DKI. Itu yang perlu dihemat," kata Ima dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Langkah penghematan ini dilakukan sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat negara, termasuk gubernur, untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Efisiensi ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Terkait itu, Ima pun menjelaskan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mengidentifikasi anggaran yang dapat dipangkas dan dialihkan ke program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan Pramono-Doel.
Ada lima item yang pihaknya prioritaskan agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Seluruh OPD, SKPD sudah kami kumpulkan. Jadi terkait porsi-porsi mana aja, anggaran-anggaran mana saja yang bisa dimasukkan dengan program 100 hari. Tadi ada lima item yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran," kata Ima.
Lebih lanjut, Ima menyampaikan bahwa tim transisi akan segera bertemu dengan Pramono Anung dan Rano Karno pekan depan guna mempresentasikan hasil pembahasan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Ia menegaskan bahwa timnya berkomitmen untuk memastikan proses peralihan kepemimpinan berjalan lancar serta menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dijalankan usai pelantikan.
Pembahasan 100 hari kerja ini juga akan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Tentunya, janji-janji kampanye Pramono dan Doel juga akan diakomodasi tanpa mengesampingkan hal-hal yang bersifat mendesak.
"Yang pasti pembahasan 100 hari kerja juga terkait RPJMD 2025-2030 dan juga yang pasti janji-janji kampanye Mas Pramono dan Bang Doel yang memang harus kita masukkan, tetapi juga tidak menggeser hal-hal yang memang sudah urgent," jelas Ima.