Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur Jakarta terpilih Pilkada 2024, Pramono Anung, menanggapi santai pembatalan pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan waktu pelantikan tersebut.

"Mau dilantik kapan aja monggo-monggo saja," ucap Pramono kepada wartawan.

Hal ini ia sampaikan dengan tenang usai menghadiri acara 'Penganugerahan Gelar Kehormatan Adat Betawi' di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025). Dalam acara tersebut Pramono diberi gelar "Abang" dari Majelis Kaum Betawi.

Pramono pun menegaskan komitmennya untuk mengikuti segala keputusan yang diambil pemerintah pusat terkait pelantikan tersebut.

Menurutnya, sebagai pemimpin daerah, sudah menjadi kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada arahan pemerintah pusat. Pemimpin daerah itu harus sami’na wa atho’na yang berarti "kami dengar dan patuh".

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di MK yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 resmi dibatalkan.

Hal ini disampaikan Tito dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1) lalu.