Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan sudah seharusnya pemerintah memiliki suatu badan yang berfungsi seperti Badan Legsilasi (Baleg) di DPR RI. Menurut dia, badan tersebut bernama Badan Legislasi Nasional.

"Pemerintah semestinya dengan amanat Undang-Undang 12 tahun 2011 itu juga mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah dan itu bisa diharapkan menjadi counterpart dari badan legislasi DPR," kata Yusril saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, sebelumnya tugas-tugas penggodokan program legislasi ada di Bawah kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun di era Presiden Prabowo kementerian tersebut dipecah menjadi tiga serta ditambahkan satu menteri koordinator yang mengkoordinasi tiga lembaga tersebut. Namun pembentukan Badan Legislasi Nasional juga belum dilakukan.

"Kami menyampaikan kepada pak presiden untuk melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator untuk mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional. Itu mungkin dibentuk badan baru mungkin juga mentransformasikan BPHN yang ada sekarang di-transform ke atas diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum sehingga menteri hukum merangkap juga sebagai kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas ataukah akan ditarik ke Kemenko itu diserahkan kepada pak presiden," jelas Yusril.

Yusril berharap, pemerintah memiliki badan legislasi internal pemerintah yang bisa menggodok setiap peraturan perundangan, setiap draft peraturan perundangan secara koordinatif dan mengkoordinasikan seluruhnya.

"Sehingga betul-betul ada satu persamaan persepsi sebelum RUU diajukan ke DPR, jadi seperti Baleg di DPR akan menyelaraskan pandangan fraksi-fraksi sebelum menjadi inisiatif DPR untuk membahas satu rancangan undang-undang," Yusril menandasi.