
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini. Foto Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini menyebut efisiensi yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto membuat anggaran 2025 di kementeriannya terpangkas hingga Rp184 miliar. Ia menjelaskan awalnya pagu anggaran yang diterima kementeriannya sebesar Rp392,9 miliar dan setelah efisiensi menjadi Rp208,08 miliar.
"Berdasarkan hasil rapat dengan dirjen anggaran pada 11 Februari 2025. KemenPANRB perlu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp184,9 miliar dari pagu awal Rp392,9 miliar. Sehingga anggaran setelah efisiensi adalah Rp208,08 miliar. Efisiensi ini tentunya tidak termasuk belanja pegawai," kata Rini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
"Sehingga pagu (sisa anggaran) KemenPANRB setelah rekonstruksi menjadi sebesar Rp75,5 miliar. Anggaran tersebut untuk mendukung program teknis, dukungan manajemen, dan operasional pemeliharaan kantor," sambung dia
Rini menjelaskan, rekonstruksi dan efisiensi anggaran tersebut terdiri dari dua program utama yaitu dukungan manajemen dari Rp251,08 miliar menjadi Rp179,37 miliar, atau terjadi efisiensi sebesar Rp71,71 miliar.
Kemudian dari program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN dari Rp141,89 miliar menjadi Rp28,7 miliar.