Jakarta, tvrijakartanews - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menegakkan hukum.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (18/2/2025) Hasto menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.

"Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh," kata Hasto dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa hakim harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, peneliti, bahkan filsuf agar mampu mewujudkan keadilan sejati.

Menurut Hasto, keadilan tak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut kehidupan masyarakat.

Mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Hasto menyebut hakim harus merasakan kehidupan dalam setiap keputusannya.

Ia juga menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif, seraya meminta KPK tetap berpegang pada prinsip hukum yang benar.

"Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap, dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK," kata Hasto.

"Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab," jelasnya.

Hasto juga menyinggung adanya proses politik di balik situasi hukum saat ini, menggarisbawahi bahwa kader partai harus siap menghadapi konsekuensi sebagai bentuk pengorbanan demi cita-cita bangsa.

Ia mengutip Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut pemikiran Sunarto sebagai "secercah harapan" di tengah kondisi hukum yang kian jauh dari keadilan.

"Harapan itu penting, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan demokrasi makin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh presiden ke-7 RI Jokowi," tegas Hasto.

Pernyataan Hasto menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum sekaligus mengingatkan KPK agar tidak terpengaruh kepentingan politik dalam menegakkan keadilan.