DPR RI Bakal Bahas Pemilihan Ulang, RUU Penyiaran, Hingga Pengelolaan Keuangan Haji Hari Ini
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Suasana rapat di Gedung DPR RI. Foto Istimewa

Jakarta, tvrijakartanews - DPR RI bakal melakukan sejumlah agenda pembahasan strategis hari ini, Senin (10/3/2025). Berdasarkan jadwal yang disiarkan Sekretariat Jenderal DPR, agenda akan diawali raker dan RDP Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, pada pukul 10.00 WIB untuk membahas persiapan dan kesiapan pemilihan ulang kepala daerah 2024, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di waktu bersamaan, Komisi I melakukan RDP Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Dirut TVRI, Dirut RRI dan Dirut LKBN Antara. Lalu Komisi VI melaksanakan RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Danareksa (Persero) beserta subholdingnya dengan agenda evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024, Penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi Tahun 2025, dan lain hal.

Berlanjut pukul 11.00 WIB, Komisi IX DPR menggelar audiensi dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Permintaan Bantuan Penyelesaian Masalah Buruh Tenaga Ahli Daya (TAD) PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Blora, Jawa Tengah.

Sementara itu, Komisi XIll melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dangan Sekjen DPD dengan agenda Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Pada pukul 13.00 WIB, Komisi I menggelar RDPU dengan PEPABRI untuk mendapat masukan terkait perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian, Komisi VIII menggelar RDPU mengenai RUU Perubahan atas UU No. 34 Thn 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan para pakar ekonomi.

"Agar mengutamakan strategi pengelolaan keuangan haji yang mengedepankan optimalisasi nilai manfaat secara proporsional bagi jemaah haji dalam penyusunan RUU perubahan atas UU no.34 thn 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji," bunyi siaran pers tersebut.

Selanjutnya, Komisi IX menggelar rapat pada pukul 13.00 WIB. Rapat bersama Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) mengulas permasalahan pekerja Kesehatan diantaranya tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN di sektor Kesehatan, khususnya terkait penyelesaian status kepegawaian mereka.

Terakhir, agenda pukul 14.00 WIB digelar Komisi XIII yakni Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR. Rapat mengulas Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025.