Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menjelaskan izin bagi nelayan kecil selama ini terlalu berbelit, berbeda dengan omnibus law untuk usaha besar. Hal ini Anies ungkapkan dalam event Desak Anies di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 28 Desember 2023.

“Izin untuk nelayan melaut ternyata ada banyak. Hitungannya kami ada 32 perizinan dan melibatkan 8 instansi pemerintah. Mengapa usaha besar dibuat izinnya mudah, kenapa yang kecil selalu dipersulit? Kami ingin izin dibuat sederhana seperti yang telah kami buat di Jakarta,” ujar Anies saat berdialog bersama nelayan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan telah menerima berbagai aspirasi nelayan dan warga di Banyuwangi. Salah satunya, kata Anies, para nelayan kecil merasa merana karena harga jual hasil tangkapan rendah, solar tidak murah, sehingga anak nelayan terlantar.

Menurut Anies, hal ini karena kebijakan nelayan yang penyusunannya dinilai tidak mengedepankan keadilan fan membuat nelayan kecil semakin terjepit. “Ada kesempatan bagi semua pelaku di sektor perikanan, ada yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi,” kata Anies.

Anies mencontohkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) yang dinilai merugikan nelayan kecil. Menurut Anies, pihaknya bakal menggantinya dengan regulasi yang akan membuat nelayan tradisional bisa melaut danmendapatkan keuntungan yang cukup untuk hidup sejahtera.

Ia juga menjanjikan dalam menyusun kebijakan akan melibatkan nelayan.

“Di mana-mana setiap kali saya ke kampung nelayan selalu keluhannya solar. Padahal, 40-50 persen komponen biaya nelayan itu untuk solar. Kita sudah tahu nelayan membutuhkan solar. Insya Allah kita buat aturan yang memudahkan. Kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan. Prinsipnya akses BBM di laut, semudah BBM di daratan,” kata Anies.

(M Julnis Firmansyah)