Jakarta, tvrijakartanews - Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah secara langsung ke rekening penerima di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera.

"Sesungguhnya, dalam pembangunan suatu bangsa, nation-building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan," kata Presiden Prabowo.

Perbandingan dengan Negara Lain

Presiden Prabowo membandingkan kebijakan anggaran Indonesia dengan negara lain yang lebih mengutamakan sektor pertahanan, seperti Amerika Serikat dan India. Kedua negara tersebut menempatkan anggaran pertahanan sebagai prioritas utama karena faktor geopolitik dan keamanan.

"Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas APBN-nya. Itu Amerika Serikat, India, pertahanan nomor 1," jelas Presiden Prabowo.

Namun, berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia menempatkan pendidikan di posisi utama dalam alokasi anggaran nasional. Presiden menyoroti bahwa tidak semua negara memberikan perhatian sebesar ini pada sektor pendidikan.

Ia juga menyinggung kebijakan India, yang menempatkan anggaran pertahanan di posisi pertama, diikuti oleh alokasi dana untuk makanan bergizi bagi rakyatnya, sebelum akhirnya ke sektor pendidikan dan lainnya.

Fokus pada Pendidikan Berkualitas

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dengan alokasi dana yang tepat.

Namun, ia juga mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam optimalisasi anggaran pendidikan adalah korupsi dan kebocoran anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memperbaiki sistem agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan pendidikan di Indonesia semakin maju.

Acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, anggota DPR, kepala daerah, serta perwakilan guru dari berbagai wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun melalui video conference.