Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, meminta agar bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Menurut Ganjar bansos merupakan program pemerintah yang tak seharusnya digunakan untuk kepentingan politik.

"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," ujar Ganjar, Sabtu, 30 Desember 2023.

Menurut Ganjar, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah. Padahal, kata dia, bansos diusulkan pemerintah dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.

Tak hanya itu, lanjutnya, penyaluran bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik. Seperti tudingan kepada pihaknya yang disebut tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.

"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," ungkap Ganjar.

Dia menyampaikan, bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023, telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan, sehingga tidak bisa dihentikan. Secara kelembagaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bansos kepada masyarakat. Meski demikian, kemungkinan untuk menunda penyaluran bansos bisa saja dilakukan karena alasan atau pertimbangan tertentu.

Misalnya, penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPH) harus tepat sasaran, dengan demikian datanya tidak berubah-ubah. Hal ini, lanjutnya, menjadi dasar pihaknya mengusung KTP Sakti yang di dalamnya merekam data kependudukan termasuk untuk masyarakat yang masuk kategori penerima bansos atau bantuan tunai langsung (BLT), jaminan kesehatan, juga jaminan pendidikan.

"(Bansos) jangan dipolitisasi, jangan diklaim, karena itu hak rakyat," kata Ganjar.

(M Julnis Firmansyah)