Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Jakarta mengalami penurunan menjadi 4,14 persen pada September 2024.

Angka ini menurun sebesar 0,16 persen dibandingkan Maret 2024 yang tercatat 4,30 persen, dan turun 0,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Pramono dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jakarta Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

"Tingkat kemiskinan Jakarta tercatat 4,14 persen. Angka ini mengalami penurunan 0,16 persen dibandingkan periode Maret 2024 dan turun 0,30 persen dibandingkan Maret 2023," kata Pramono dalam keterangannya.

Menurut Pramono, capaian positif ini tidak lepas dari perbaikan sejumlah indikator makro ekonomi, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga stabil.

Sepanjang 2024, ekonomi Jakarta berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.679 triliun, sementara atas dasar harga konstan sebesar Rp2.151 triliun. Perkembangan ekonomi Jakarta sejalan dengan tren nasional, meski di tengah ketidakpastian global.

"Perekonomian Jakarta tetap tumbuh relatif tinggi, yaitu 4,90 persen. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,96 persen," jelasnya.

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mencatatkan pertumbuhan. Peningkatan tertinggi terjadi pada konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, disusul oleh ekspor barang dan jasa.

Sementara itu, dari sisi produksi, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum mengalami lonjakan pertumbuhan tertinggi, diikuti sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan.

Pramono juga menyampaikan bahwa inflasi Jakarta menunjukkan tren menurun sepanjang 2024. Inflasi tahunan pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,48 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi di antaranya adalah emas perhiasan, beras, kue kering, dan minyak goreng.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sendiri merupakan dokumen pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.