
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sedang berdialog dengan enam kepala daerah untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat dan optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pada Senin (21/4/2025). Foto : Istimewa/ Kemensos RI
Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak enam kepala daerah dari berbagai provinsi untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat dan optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam keterangan tertulis di Jakarta yang dikutip, Selasa (22/4/2025), ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan dengan Bupati Katingan dan Bupati Gunung Mas dari Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Manggarai Timur dari Nusa Tenggara Timur, serta Bupati Solok, Wali Kota Pariaman, dan Bupati Lima Puluh Kota dari Sumatera Barat.
"Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural," kata Saifullah.
Ia menekankan, Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan membuat banyak keluarga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Selain itu, Saifullah juga menyoroti pentingnya pemanfaatan DTSEN sebagai "tulang punggung" penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, DTSEN mampu menghimpun dan memadukan berbagai data sosial ekonomi penduduk dengan data kependudukan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan transparan.
Melalui pemetaan berdasarkan desil (Desil 1–Desil 10), DTSEN membantu pemerintah pusat dan daerah menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Platform digital seperti Cek Bansos juga turut mempercepat pemutakhiran dan verifikasi data penerima bantuan.
Saifullah pun mengajak seluruh kepala daerah untuk rutin memperbarui data sosial ekonomi, minimal setiap tiga bulan, dengan melibatkan masyarakat di tingkat RT/RW hingga kabupaten/kota.
"Dengan data yang valid dan upaya pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membantu masyarakat bertahan, tapi juga naik kelas dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan," jelasnya.
Dukungan terhadap inisiatif ini pun datang dari para kepala daerah. Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan program Sekolah Rakyat dengan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan di daerahnya.
"Kami sangat mendukung Sekolah Rakyat sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang sudah mengakar. Program ini akan kami sinergikan dengan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan yang ada di Kabupaten Solok," kata Jon Firman.
Sementara itu, Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong, menekankan pentingnya akurasi data melalui DTSEN.
"Kami siap mendorong pemutakhiran data secara berkala agar program bantuan sosial tidak salah sasaran. DTSEN sangat penting untuk efisiensi dan akuntabilitas kebijakan di tingkat daerah," kata Jaya.
Dengan kolaborasi antara pusat dan daerah ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.