Mendagri Ajak Pemprov DKI Jakarta Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Mendagri dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIX Tahun 2025 di Halaman Balai Kota Jakarta, Jumat (25/4/2025). Foto : Istimewa/ Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan amanat Mendagri dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIX Tahun 2025 di Halaman Balai Kota Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Dalam sambutannya, Rano menekankan pentingnya semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sebagai pilar utama dalam menciptakan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

"Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terwujud demi mewujudkan cita-cita bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat," kata Rano dalam keterangannya. 

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa untuk mencapai pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang prima, dan pemerataan kesejahteraan, pelaksanaan otonomi daerah harus dijalankan secara optimal.

Rano juga menggarisbawahi delapan hal strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dan daerah. 

Delapan hal tersebut meliputi: peningkatan swasembada pangan, pengembangan energi mandiri, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta pembentukan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, dan berintegritas.

Selain itu, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor, penyediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum juga menjadi agenda penting.

Kemudian ia juga mengatakan, pemerintah daerah harus berperan aktif, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.

"Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan," jelas Rano. 

Diketahui, Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengusung tema 'Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045'.