Jakarta, tvrijakartanews - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut partainya baru saja menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ketiga yang turut dihadiri oleh Menteri Sosial dan Ketenagakerjaan Tri Risma Harini. Rapat bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, kata Hasto, antara lain membahas mengenai bantuan sosial atau bansos yang bakal disalurkan Kemensos di awal tahun 2024.

Dalam rapat itu, Hasto meminta agar penyaluran bansos tidak boleh bermuatan politik atau membuat seolah-olah bantuan tersebut berasal dari salah satu politikus.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari 2024.

Menurut Hasto, bansos merupakan program kerakyatan dan tidak boleh dipolitisasi. Namun, ia menyebut saat ini ada pihak yang ingin menunggangi penyaluran bansos tersebut untuk kepentingan politik.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan bahwa Partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, lanjut Aria Bima, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tegas Aria Bima.

(M Julnis Firmansyah)