Jakarta, tvrijakartanews - Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina Alifan Nasution mengatakan pihaknya akan menindak tegas bagi agen dan pangkalan yang melanggar aturan. Pasalnya, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg wajib menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), dan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di pangkalan-pangkalan.

"Apa bila dia juga menjual tanpa NIK, itu gampang terdeteksi dan akan ditindak tegas dari Pertamina. Bagi agen dan pangkalan yang melakukan pelanggaran dan itu pasti kita tutup," kata Alfian kepada wartawan di Kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Alfian mengklaim sistem penyaluran LPG 3 Kg seperti ini dapat mendeteksi secara digital. Apabila pangkalan dan agen yang melanggar dipastikan akan ketahuan.

"Ini sistem digitalisasi jadi gampang tracing. Jadi, pangkalan yang tidak melaksanakan yang kami instruksikan, itu langsung terdeteksi," tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah menetapkan mulai hari ini pembelian LPG 3 kg atau yang banyak dikenal sebagai gas melon hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang sudah terdata. Dengan begitu masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg wajib membawa KTP setiap kali melakukan pembelian.

Bagi pengguna LPG 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di Sub Penyalur/Pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Untuk itu sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji juga sempat mengimbau kepada masyarakat yang belum terdata agar segera mendaftarkan diri di penyalur/pangkalan resmi sebelum melakukan pembelian LPG 3 kg.

Perlu diketahui, langkah ini dilakukan pemerintah untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

(Yohanes Abimanyu)