Jakarta, tvrijakartanews – Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyambut positif wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus mengelola perparkiran di Ibu Kota. Kendati demikian, Kenneth menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BUMD tersebut, terutama jika dilakukan kerja sama dengan pihak swasta.

"Jadi skemanya begini, bikin BUMD parkir, (lahan) parkir di Jakarta kita lelang kepada swasta. Tapi lelang yang benar, ya. Lelangnya harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme," kata Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/5/2025).

Anggota Komisi C itu menambahkan, sebelum pembentukan BUMD dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI perlu melibatkan para pemangku kepentingan melalui forum-forum diskusi yang inklusif.

"Mungkin nanti bisa ada FGD dengan tokoh masyarakat, dengan ormas, atau dengan ahli-ahli. Nanti kan bisa ada masukan-masukan, bisa ditentukan aturan yang pas, terkait berapa tarifnya. Jadi, dari awal kita jelas nih berapa," ujar Kenneth.

Ia juga menilai, kehadiran BUMD parkir dapat menjadi solusi atas persoalan parkir liar yang masih marak di Jakarta. Menurut dia, jika dikelola secara optimal, potensi pendapatan dari retribusi parkir on street dan off street bisa mencapai triliunan rupiah.

Sebaliknya, kata Kenneth, pengelolaan parkir oleh Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta selama ini belum maksimal.

"UPT Parkir ini kan tidak jelas. Kita tanya cara kerja mereka saja, mereka gagap-gagap. Terus terkait angka juga mereka bingung-bingung. Mereka tidak paham apa yang mereka mau lakukan. Bingung kita juga. Kalau kita lihat potensi parkir di Jakarta ini kan luar biasa," tuturnya.