
Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Nasaruddin Umar. Foto : Kemenag RI
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Nasaruddin Umar menyatakan optimisme tinggi terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2025, terutama pada fase puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Ia menilai sejumlah permasalahan teknis yang sebelumnya mengemuka kini mulai terselesaikan satu per satu.
Pernyataan tersebut disampaikan Menag dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Tim Pengawas Haji DPR RI dan Amirul Hajj yang digelar di Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6).
Dalam rapat tersebut, Tim Pengawas Haji DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi penting. Di antaranya, penggabungan pasangan jemaah yang sempat terpisah, sistem pemberangkatan jemaah ke Armuzna berdasarkan penempatan hotel di Makkah, serta distribusi Kartu Nusuk paling lambat tanggal 3 Juni pukul 20.00 WAS (Waktu Arab Saudi).
Nasaruddin menyambut baik rekomendasi tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas perkembangan positif yang terjadi dalam proses penyelenggaraan haji tahun ini.
"Saya merasakan keajaiban luar biasa di tanah suci ini. Sejumlah persoalan rumit satu persatu terurai," kata Nasaruddin dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Terkait pemberangkatan ke Armuzna, Nasaruddin mengungkapkan bahwa hasil kesepakatan dengan pihak syarikah memungkinkan pasangan jemaah yang terpisah untuk kembali bergabung selama pelaksanaan puncak haji. Selain itu, pihak syarikah juga telah menjamin penerbitan seluruh Kartu Nusuk sebelum keberangkatan ke Armuzna.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji, termasuk masukan dan pengawasan dari DPR RI.
Menurut Nasaruddin, Tanah Suci menjadi ruang netral, tempat eksekutif dan legislatif bersatu demi kelancaran ibadah haji jemaah Indonesia.
Sementara itu, Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Adies Kadir, juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Ia menyoroti dua kemajuan penting dalam beberapa hari terakhir.
Pertama, syarikah telah berkomitmen menyelesaikan penerbitan Kartu Nusuk bagi seluruh jemaah. Saat ini, hanya sekitar dua persen jemaah yang belum menerima kartu tersebut. Jika hingga batas waktu yang ditentukan masih ada yang belum menerima, kartu akan dicetak dan segera didistribusikan.
"Apabila hingga 3 Juni jemaah belum mendapatkan, maka syarikah akan mencetaknya. Mudah-mudahan bisa terealisasi," katanya.
Kedua, jemaah yang terpisah dari pasangannya kini bisa kembali bergabung dalam pelaksanaan Armuzna. Hal ini dimungkinkan karena sistem pemberangkatan yang kini mengacu pada lokasi hotel, bukan lagi berbasis pembagian syarikah.
"Terkait surat edaran pemberangkatan jemaah haji berbasis syarikah beberapa waktu lalu, itu sudah tidak berlaku," jelas Adies Kadir.
Kemudian anggota pengawas lainnya, Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI bertekad untuk terus mendorong penyelenggaraan haji yang lebih baik, sejalan dengan harapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dengan berbagai solusi yang telah ditemukan, pemerintah optimistis puncak haji 2025 akan berlangsung lancar dan lebih tertib dari tahun-tahun sebelumnya.