Jakarta, tvrijakartanews - Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam distribusi bansos.

"Presiden ingin apa yang diberikan ini (bantuan) tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Selasa (3/6/2025). 

Hal ini disampaikan Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden dan para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025, dari total anggaran bansos senilai Rp504 triliun yang disalurkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, sekitar 45 persen dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini mencakup program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Menanggapi permasalahan ini, Presiden Prabowo langsung memerintahkan konsolidasi data lintas kementerian dan lembaga setelah dilantik. Badan Pusat Statistik (BPS) pun ditugaskan untuk menyusun DTSEN dalam waktu tiga bulan lebih.

"Alhamdullilah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Yusuf. DTSEN ini telah disahkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025.

Dengan pengesahan tersebut, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan DTSEN sebagai pedoman utama dalam menyalurkan bantuan dan menjalankan program pemberdayaan.

"DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah," kata orang yang kerap disapa Gus Ipul itu. 

Sebagai bagian dari verifikasi awal, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan ground-checking terhadap data DTSEN untuk mengidentifikasi kesalahan inclusion dan exclusion. 

Hasilnya, lebih dari 1,9 juta penerima ditemukan tidak memenuhi syarat namun masih menerima bantuan. Di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi terlewat dari data.

Gus Ipul pun menambahkan, Ground-checking ini penting untuk memastikan akurasi. DTSEN juga akan terus diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. 

Selain reformasi dalam penyaluran bansos, Presiden Prabowo juga mengumumkan paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional selama Juni–Juli 2025. Dana tersebut terdiri dari Rp23,59 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN.

Terkait itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa stimulus tersebut mencakup lima program utama: diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Hari ini Bapak Presiden memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama terkait stimulus ekonomi. 

Ia menjelaskan, tambahan bansos akan diberikan kepada 18,3 juta penerima Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan. 

Selain itu, mereka juga akan menerima total 20 kilogram beras gratis selama periode tersebut. Total anggaran untuk bansos tambahan ini mencapai Rp11,93 triliun.

"Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 Kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 Kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun," jelas Sri Mulyani. 

Dengan integrasi DTSEN dan pemberian stimulus, diharapkan program bantuan dan insentif ekonomi ke depan akan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.