Jakarta, tvrijakartanews – PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Malut (BMM) resmi membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai bagian dari strategi penguatan sektor perbankan nasional. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penyertaan Modal dan Perjanjian Pemegang Saham yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar. Perjanjian Pemegang Saham turut ditandatangani oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra.

Hadir pula Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, yang menilai langkah ini sebagai bentuk nyata dari konsolidasi dan penguatan perbankan daerah, sejalan dengan amanat POJK No. 12/POJK.03/2020.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan bahwa pembentukan KUB ini merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi Bank DKI menjadi bank berdaya saing nasional.

"Kerja sama ini akan memperluas penetrasi pasar, memperkuat struktur bisnis, dan menjadi bagian dari strategi kami menuju IPO," ujar Agus dikutip Jumat (6/6/2025).

Bank DKI akan berperan sebagai Pemegang Saham Pengendali Kedua (PSPK) di BMM, serta akan mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, serta pengembangan SDM.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa inisiatif ini adalah bentuk kolaborasi konkret antardaerah yang mendorong pemerataan pembangunan.

"Jakarta ingin berperan sebagai enabler dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif di wilayah timur Indonesia," ucapnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang berharap sinergi ini dapat mendorong layanan keuangan yang lebih baik di daerahnya. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, menilai kerja sama ini sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan ekonomi dan digitalisasi perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah perwujudan visi besar sejak 2022.

"Kita tidak hanya bicara pemenuhan regulasi, tetapi juga membangun model penguatan BPD yang strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menambahkan bahwa langkah ini menjadi awal transformasi besar bagi BMM dan diharapkan membuka ruang kolaborasi ekonomi yang lebih luas.

Proses pembentukan KUB antara Bank DKI dan BMM dimulai sejak 2024, dengan sejumlah tujuan strategis:

1. Memenuhi ketentuan modal inti minimum;

2. Meningkatkan ketahanan dan efisiensi BPD;

3. Mengintegrasikan tata kelola, sistem kerja, dan teknologi;

4. Membangun fondasi kuat untuk transformasi dan persiapan IPO Bank DKI.

Bank DKI menargetkan sinergi ini mulai memberikan kontribusi positif pada laporan keuangan konsolidasi dalam 6–12 bulan ke depan.