Jakarta, tvrijakartanews - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai temuan permasalahan pelayanan haji yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Langkah ini diambil guna mendorong peningkatan kualitas layanan bagi jamaah haji Indonesia di masa mendatang.

"Kami, Timwas, berkomitmen akan menindaklanjuti temuan ini agar kualitas pelayanan haji di tahun-tahun mendatang dapat diperbaiki secara signifikan," kata anggota Timwas Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (10/6/2025). 

Fikri mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemukan saat puncak pelaksanaan ibadah haji, terutama terkait keterlambatan transportasi. Kondisi ini membuat banyak jamaah mengalami stres dan kelelahan.

Menurutnya, sejak Rabu (4/6) pagi waktu Arab Saudi, para jamaah sudah siap diberangkatkan ke Arafah. Namun hingga Kamis (5/6) pagi, sebagian besar belum juga dipindahkan.

"Mereka sudah siap dari hari Rabu pagi, tapi sore belum diangkut, malam belum diangkut, Kamis pagi yang mestinya sudah di Arafah pun belum diangkut juga," ungkapnya. 

Keterlambatan ini tidak hanya terjadi saat pemberangkatan ke Arafah, namun juga berlanjut saat perpindahan dari Muzdalifah ke Mina. Akibat tidak tersedianya bus, para jamaah terpaksa berjalan kaki sejauh 6 hingga 7 kilometer untuk melanjutkan rangkaian ibadah lempar jumrah.

"Itu mereka tetap bekerja keras. Bahkan setelah dari Muzdalifah ke Mina, enggak juga dijemput, akhirnya jalan kaki itu 6-7 kilometer. Luar biasa, jalan kaki bersama. Pengorbanan seperti ini mudah-mudahan dinilai oleh Allah SWT sebagai pahala yang luar biasa," jelas Fikri. 

Meski menghadapi banyak tantangan, Fikri memberikan apresiasi tinggi terhadap kesabaran dan ketangguhan para jamaah. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan kekuatan spiritual yang patut menjadi teladan.

"Kesabaran dan kesungguhannya, di tengah problematika eksternal begitu rupa, tetapi masih bersemangat untuk menunaikan ibadah haji. Ini pelajaran bagi bangsa Indonesia agar di tengah kesulitan lebih fokus mencari solusi daripada saling menyalahkan," katanya. 

Fikri juga menyoroti ketidaksesuaian antara kesepakatan yang dibuat pemerintah dengan pihak penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu contohnya adalah penyediaan transportasi yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan bagi jamaah.

Sebagai tindak lanjut, Timwas DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan menyeluruh agar pelayanan haji ke depan lebih optimal dan berorientasi pada kenyamanan jamaah.