
Rapat pematangan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (11/6/2025).
Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memfinalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berbasis asrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik hampir rampung.
"Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru. Insya Allah nanti tanggal 23–24 (Juni) proses rekrutmen guru semua sudah selesai," kata Gus Ipul dalam keterangan yang diketahui, Kamis (12/6/2025).
Selain guru, Kemensos juga merekrut tenaga kependidikan seperti kepala asrama dan pamong. Hingga saat ini, telah disiapkan 1.554 guru dan 53 kepala sekolah untuk mengisi 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan menampung sekitar 10.000 siswa.
Disisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa seluruh aspek operasional sedang dalam tahap penyempurnaan.
"Satgas (Sekolah Rakyat) sedang melakukan finalisasi semua kebutuhan di dalam Sekolah Rakyat. Mulai dari kurikulum, guru, siswa termasuk sarana-prasarana dan kebutuhan siswa," kata Agus.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009–2014), Prof. M. Nuh, menargetkan 100 sekolah akan dibuka tahun ini dalam dua gelombang peluncuran.
Gelombang pertama mencakup 63 lokasi dengan 247 rombongan belajar (rombel) yang menampung 6.180 siswa, terdiri dari:
- 3 rombel SD (75 siswa)
- 119 rombel SMP (2.800 siswa)
- 129 rombel SMA (3.305 siswa)
Tahap berikutnya (Tahap Ib) akan dilaksanakan di 37 lokasi dengan 145 rombel dan 3.600 siswa, terdiri dari:
- 4 rombel SD (100 siswa)
- 53 rombel SMP (1.310 siswa)
- 88 rombel SMA (2.190 siswa)
Total keseluruhan Tahap I mencapai 396 rombel dengan 9.780 siswa.
Kemensos juga mempersiapkan pelatihan intensif bagi kepala sekolah untuk memperkuat model pendidikan berbasis pengasuhan dan keberdayaan.
Selain itu, kebutuhan dasar siswa seperti sepatu, seragam, alat tulis, dan pakaian dalam disiapkan secara menyeluruh melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menjamin akuntabilitas dan efisiensi pengadaan.
"Kemensos selalu bekerjasama dengan BPKP untuk memastikan baik dari sisi unit cost-nya maupun sisi teknis pengadaannya proper. Sesuai dengan aturan main," kata M.Nuh.
Berbeda dengan sekolah umum, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak melalui seleksi akademik. Sebagai gantinya, dilakukan pemetaan kondisi akademik, psikososial, psikologis, dan kesehatan siswa dengan melibatkan lembaga profesional dan perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (Unpad).
"Kita petakan bagaimana akademiknya, gimana psikososialnya, gimana psikologinya. Demikian semua kita petakan. Kesehatan juga," jelas M.Nuh.
Sebelum tahun ajaran dimulai, para siswa akan mengikuti pelatihan fisik dan pembinaan karakter di asrama. Pihaknya ingin membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga kuat secara mental, berani, dan percaya diri.
"Programnya bukan hanya melihat positifnya. Tapi idealnya, termasuk juga psikologi, keberanian dan self confidence-nya," kata M.Nuh.
Saat ini, Kemensos juga tengah menghitung kebutuhan biaya per siswa per tahun yang akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Dengan pendekatan holistik dan berkeadilan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata negara dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan mencetak generasi masa depan yang unggul.