
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar saat acara "Rembug Warga Koordinasi Pengentasan Kemiskinan" yang digelar di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto : Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan komitmennya untuk mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dari yang sebelumnya berfokus pada bantuan langsung menjadi program yang berbasis pemberdayaan produktif masyarakat.
"Kalau periode-periode sebelumnya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada bantuan-bantuan langsung yang disebut bansos, kita ingin ke depan bantuan sosial ini harus bersifat pemberdayaan," kata Muhaimin dalam keterangan yang diketahui di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Hal ini disampaikannya dalam "Rembug Warga Koordinasi Pengentasan Kemiskinan" yang digelar di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (21/6).
Menurutnya, masyarakat yang masih berada dalam usia produktif dan dalam kondisi sehat seharusnya tidak terus-menerus bergantung pada bansos. Pemerintah, katanya, mendorong agar mereka mampu mandiri secara ekonomi dan keluar dari kemiskinan melalui program-program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.
"Warga Indonesia yang menerima bansos maksimal 5 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Setelah 5 tahun harus merdeka. Mandiri, kuat, kokoh, kecuali dua saja, manula sama disabilitas atau difabel, dua itu saja," kata Muhaimin.
Ia menyebut, anggaran bantuan sosial yang mencapai sekitar Rp500 triliun akan terus dikonsolidasikan dan dikoordinasikan agar lebih efektif dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
"Karena itu visinya seluruh jenis bansos kira-kira Rp500 triliun itu akan terus kita konsolidasikan, kita koordinasikan sampai pada level produktif memberdayakan," jelasnya.
Namun demikian, Muhaimin menekankan bahwa pergeseran paradigma ini hanya akan berhasil jika seluruh elemen bangsa terlibat dalam membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.
"Tentu saja ini membutuhkan sinergi kolaborasi bisnis, proses cara kerja yang membutuhkan semua pihak terlibat," katanya.
Dengan penerapan pendekatan baru ini, diharapkan angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan secara signifikan dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.