Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka layanan posko pengaduan sebagai upaya menjaga transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan kecurangan melalui laman ult.kemdikbud.go.id atau posko pengaduan.itjen.kemendikdasmen.go.id, serta ke Dinas Pendidikan atau Inspektorat Daerah setempat.

"Kalau ada kecurangan atau praktek-praktek kecurangan atau beberapa ibu orang tua, siapa saja, masyarakat di seluruh Indonesia, tolong disampaikan kalau ada kecurangan di posko kami," kata Gogot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia menjelaskan, pemantauan yang dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu (UPT) Kemendikdasmen di 38 provinsi menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB sejauh ini berjalan lancar dan kondusif. Meski begitu, Kemendikdasmen tetap mewaspadai potensi kecurangan dan telah menyiapkan langkah antisipatif.

"Secara umum, pelaksanaan SPMB saat ini telah berjalan lancar dan kondusif. Adapun masalah atau kendala yang terjadi di lapangan dapat terselesaikan dengan cepat dibantu pihak terkait," jelas Gogot. 

"Kami juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti membentuk Forum Pengawasan SPMB," tambahnya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di berbagai daerah telah mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB.

Diketahui untuk saat ini, pelaksanaan SPMB telah berjalan di sekitar 232 pemerintah kabupaten/kota dan 10 pemerintah provinsi, yang berarti sekitar 50 persen pemerintah daerah telah memulai proses penerimaan murid baru. Sisanya dijadwalkan akan memulai pelaksanaan SPMB pada minggu depan hingga awal Juli 2025.