Jakarta, tvrijakartanews – Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan India untuk memperkuat pelaksanaan program fortifikasi beras guna mengatasi kekurangan gizi mikro di dalam negeri. Kolaborasi ini ditandai dengan pelaksanaan lokakarya virtual bertajuk Strengthening and Ensuring Quality of the Rice Fortification Program in Indonesia, yang menghadirkan lembaga otoritas pangan India, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini didukung oleh Global Health Strategies (GHS). Dalam lokakarya tersebut, FSSAI membagikan pengalaman teknis dalam penerapan fortifikasi beras di India, termasuk standar mutu, sistem pengendalian kualitas, dan inovasi digital yang digunakan dalam mendukung program bantuan sosial di negara tersebut.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, menyebut kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas nasional untuk menerapkan fortifikasi beras secara optimal.

“Kami sangat mengapresiasi kesediaan FSSAI untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang fortifikasi beras. Ini merupakan kontribusi penting dalam mendukung peningkatan kapasitas kami,” ujar Yusra dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025)

Yusra menjelaskan, fortifikasi telah menjadi strategi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Bapanas juga telah menyusun standar nasional untuk kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi sebagai acuan kualitas dan keamanan produk yang akan digunakan dalam program bantuan pangan pemerintah.

Selain itu, kata Yusra, Bapanas juga akan melakukan pemantauan sebelum dan sesudah produk beredar di pasar, audit fasilitas produksi, serta pengujian sampel untuk memastikan kualitas beras fortifikasi. “Kami mendukung integrasi fortifikasi beras ke dalam program bantuan pangan pemerintah sebagai wujud upaya mengatasi permasalahan gizi di Indonesia,” tambahnya.

Direktur Eksekutif FSSAI, Dr. Satyen Kumar Panda, menyambut baik kerja sama ini dan menilai kolaborasi dengan Indonesia sebagai peluang pertukaran pengalaman.

“FSSAI telah mendapatkan banyak pengalaman dari pelaksanaan fortifikasi beras dalam beberapa tahun terakhir. Saya percaya, kami juga dapat belajar dari sistem yang diterapkan di Indonesia,” ujarnya.

Lokakarya ini merupakan bagian dari Learning Exchange Platform on Large-Scale Food Fortification, sebuah platform kerja sama Selatan-Selatan yang diluncurkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Oktober 2024. Inisiatif ini melibatkan tujuh negara, yakni Indonesia, India, Bangladesh, Ethiopia, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka, dengan tujuan memperkuat kebijakan dan regulasi fortifikasi pangan skala besar.

Acara ini turut diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan dari Bapanas, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, IPB, Yayasan KFI, Kementerian Sosial, BULOG, serta BUMD pangan seperti Food Station Tjipinang Jaya dan PT Jatim Grha Utama.

Di akhir sesi, Bapanas menyampaikan bahwa hasil lokakarya ini diharapkan dapat menjadi pijakan penting dalam penguatan implementasi program fortifikasi beras di Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama lebih luas antara Indonesia dan India di masa depan.