Jakarta,tvrijakartanews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengakui adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di ibu kota. Apalagi Aksi tidak terpuji ini ditemukan sendiri oleh Pemerintah DKI. 

"Bukan dugaan (soal pungli perekrutan PPSU), udah dari awal kita udh ngomong (ada pungli dalam perekrutan PPSU)," kata Rano keterangannya di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, hal seperti ini tak bisa di pungkiri lagi, pasalnya persoalan pungli dalam rekrutmen PPSU menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi sampai tuntas. Bahkan, ia menyebut sudah menyampaikan soal dugaan pungli ini saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Sejumlah pelamar PPSU diminta membayar puluhan juta rupiah agar bisa diterima.

"Ya nggak bisa ditutupi ada, dan kita udah ngomong itu harus diberantas," ucapnya.

"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita udah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gtu jadi langsung ditindak aja,"tambahnya.

Menyikapi hal ini, ia berjanji akan mengerahkan jajarannya untuk mencari oknum yang melakukan pungli tersebut.

"Iya lah (pelaku pungli dicari),"tutupnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis mengaku mendapat keluhan warga soal adanya aksi pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). 

Informasi itu ia ketahui dari aduan masyarakat saat dirinya melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali Lubis di dalam rapur di gedung DPRD DKI, Jakarta pusat, Rabu (16/7). 

Menurut dia, aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin, yang sedang mencari kerja. 

"Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ucapnya. 

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menuntaskan masalah pungli lowongan kerja PPSU ini dan harus turun kelapangan menyelidiki pelaku-pelaku pungli ini. 

"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya.