BUMD DKI Terseret Kasus Beras Oplosan, Rano Karno: Saya dapat Laporan Itu tidak Benar
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno ( Foto : Rachmat Wijaya)

Jakarta,tvrijakartanews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno buka suara soal kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Tjipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan. Ia menyebut bahwa tuduhan itu tidak benar lantaran pihak Food Station telah memberi Klarifikasi mengenai mutu beras yang beredar di pasaran.

"Tapi saya mendapat laporan dari food station Bahwa itu tidak benar," kata Rano keterangannya di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Meski demikian, Rano meminta agar melakukan audit internal untuk mengecek kualitas beras yang diambil dari gudang Food Station. Jika terbukti ada pengoplosan, Food Station harus bertanggung jawab.

"Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, Inspektorat turun. Kalau memang salah, tindak. Tak ada urusan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya menemukan 212 produsen  beras nakal yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume.

Dari laporan yang diterima pada 10 Juli lalu, kata Amran, proses pemeriksaan terhadap para produsen sudah dimulai aparat kepolisian, dan Kementerian Pertanian (Kementan) terus memantau perkembangan agar penyimpangan ini tidak berulang di masa mendatang.

Ia mengatakan modus pelanggaran yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian berat kemasan, di mana tertulis 5 kilogram (kg) namun hanya berisi 4,5 kg, serta pemalsuan kategori kualitas beras premium dan medium.

Kerugian masyarakat akibat praktik kecurangan itu ditaksir mencapai Rp99,35 triliun setiap tahun, yang jika dibiarkan bisa mencapai Rp500 triliun hingga Rp1.000 triliun dalam lima hingga sepuluh tahun.

"Ada yang 86 persen mengatakan ini premium padahal beras biasa. Kemudian mengatakan medium padahal beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat," ujar Amran beberapa waktu lalu.

Satgas Pangan Polri kini tengah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian terkait laporan pengoplosan beras tersebut. Polri memeriksa empat produsen yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) sebagai langkah penyelidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok buka suara terkait informasi tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, PT. Food Station Tjipinang. Ia menyebut tunggu hasil sampel analisis pemeriksaan yang dilakukan oleh satgas pangan.

"Harap agar menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib terkait informasi yang beredar pada saat ini,"kata Hasudungan keterangannya di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Hasudungan menegaskan bahwa Pangan Daerah Provinsi Daerah DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pengujian mutu 50 sampel beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal ini merupakan upaya Pemrov DKI Jakarta  untuk memberukan jaminan keamanan pangan yang beredar di pasaran kepada masyarakat Jakarta.

"Dihimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hari dalam membeli beras," tegasnya.