Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. 

Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

Raperda ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan eksekutif dan legislatif terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah rencana sekolah swasta gratis

Rano mengungkapkan, Pemprov DKI tengah menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program ini di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Program tersebut dijalankan sebagai proyek percontohan dan menjadi prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta.

Selain itu, Rano memastikan kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov akan melakukan pengawasan ketat agar anggaran tersebut tepat sasaran.

Dorong Transportasi dan Atasi Kemacetan

Terkait penanganan kemacetan dan pengembangan transportasi publik, Rano menyatakan Pemprov DKI terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride. 

"Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov DKI menerapkan strategi komprehensif melalui pendekatan push and pull strategy," tambahnya, sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (22/7/2025). 

Selain transportasi darat, Pemprov DKI juga memperkuat layanan transportasi laut antarpulau, khususnya di Kepulauan Seribu. Program ini mencakup pengembangan jalur kapal feeder, layanan kapal pariwisata, serta penambahan armada, termasuk kapal sekolah.

Prioritas Penanggulangan Banjir

Rano menegaskan penanggulangan banjir menjadi prioritas lain Pemprov DKI. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sungai dengan pengadaan tanah sesuai peraturan, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait normalisasi sungai, serta pengerukan sedimen di saluran drainase.

Untuk mengatasi banjir rob di kawasan pesisir, Pemprov DKI berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) melalui skema multiyears. Pembangunan waduk, situ, dan embung di sejumlah titik strategis juga dilakukan sebagai pengendali banjir sekaligus sumber air baku.

Pendapatan dan Belanja Daerah

Rano menyebut, Pemprov DKI telah menetapkan target pendapatan daerah secara realistis dengan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang potensial. 

Belanja daerah difokuskan pada pembangunan sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan sampah, penanganan stunting, pelestarian budaya Betawi, serta pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih.

"Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta," jelas Rano.