Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan keterangannya setelah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto Sekretariat Presiden
Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi, termasuk percepatan investasi, kemudahan perizinan, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Airlangga menjelaskan, Presiden memberikan arahan khusus terkait perkembangan perekonomian yang tumbuh 5,12 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di G20 dan ASEAN.
"Pertumbuhan ini juga tercermin dari sisi ketenagakerjaan, di mana 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja terserap, setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir," kata Airlangga dikutip Kamis (07/08/2025).
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya daya saing dengan negara lain. Oleh karena itu, percepatan reformasi perizinan berusaha menjadi prioritas. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemudahan perizinan dengan metode positif, yang kini perlu disosialisasikan agar sistem di Online Single Submission (OSS) dapat berjalan optimal.
Memasuki semester kedua 2025, pemerintah juga fokus menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Menurut Airlangga, sejumlah program unggulan disiapkan, termasuk dorongan investasi kawasan, ekspor, dan pembiayaan sektor perumahan.
"Untuk perumahan, ada FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Dan juga baru diluncurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) perumahan yang bersifat revolving hingga Rp20 miliar," jelasnya.
Selain itu, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah seharga hingga Rp2 miliar diperpanjang hingga akhir 2025. Pemerintah juga sedang menyiapkan program strategis untuk menyambut periode Natal dan Tahun Baru.
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang disampaikan Presiden pada 15 Agustus mendatang. Namun, Prabowo menekankan agar program-program non-anggaran yang dapat memperkuat iklim investasi tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.
"Investasi menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi selanjutnya," tutup Airlangga.
