Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

"Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan," kata Gus Ipul, sebagaimana yang dilansir dari keterangan resmi, pada Senin (11/8/2025). 

Ia menjelaskan, seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada tahap pertama, 9.705 siswa akan menerima laptop, disusul tahap kedua untuk 5.665 siswa. 

Dengan demikian, total penerima manfaat mencapai lebih dari 15.370 siswa. Spesifikasi perangkat akan disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan masing-masing.

Selain laptop, Kementerian Sosial juga menyalurkan seragam sekolah sebagai fasilitas pendukung. Gus Ipul menegaskan, seluruh proses pengadaan ini mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada korupsi, kolusi, maupun pelanggaran prosedur.

"Karena ini sesuai dengan arahan presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat," tegas Gus Ipul. 

Ia menambahkan, penyediaan laptop bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia.

Diketahui, saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 67 titik dan ditargetkan bertambah menjadi 100 titik pada pertengahan Agustus 2025. Pada September mendatang, jumlahnya akan meningkat menjadi 159 titik yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program gagasan Presiden Prabowo yang dijalankan melalui sinergi beberapa kementerian dan lembaga. 

Kementerian Sosial bertanggung jawab pada operasional, Kementerian Pekerjaan Umum membangun gedung dan sarana prasarana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengelola kurikulum dan seleksi guru, sementara Kementerian Agama menyiapkan tenaga pendidik agama. 

Pemerintah daerah turut berperan dalam penetapan siswa dan penyediaan lahan pembangunan.