Pandeglang, tvrijakartanews - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang Terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan di daerah tersebut, salah satunya adalah pencanangan Program Pemberdayaan Masyarakat, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan mengatakan, angka kemiskinan di Pandeglang masih cukup tinggi. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos).

“Dalam DTSEN, kesejahteraan masyarakat dibagi dalam 10 kelas atau desil. Yang disebut miskin adalah desil 1 sampai 5, dan hanya mereka yang berhak mendapat bansos dari pemerintah,” kata Wawan saat di hubungi melalui sambungan telepon, Jumat (22/8/2025).

Wawan merinci, warga Pandeglang yang masuk kategori sangat miskin (desil 1) berjumlah sekitar 35 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Kategori miskin (desil 2) sebanyak 45 ribu KPM. Jika digabungkan, totalnya 80 ribu KPM. Sementara itu, kategori nyaris miskin (desil 3) mencapai sekitar 60 ribu KPM.

“Kalau dijumlahkan desil 1 sampai desil 3, ada sekitar 140 ribu warga Pandeglang yang masuk kategori miskin, mulai dari sangat miskin, miskin, hingga rawan miskin,” ujarnya.

Menurutnya, meski secara aturan bansos bisa menjangkau hingga desil 5, namun kenyataannya keterbatasan anggaran menyebabkan penyaluran di Pandeglang baru menyasar desil 1, desil 2, dan sebagian kecil desil 3. Bantuan itu meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPJS, hingga pembagian beras.

“DTSEN ini pertama kali dipakai kemarin saat pembagian beras dari Bulog. Memang masih ada margin error sekitar 30 persen, tapi dibanding data sebelumnya, DTSEN lebih baik dan lebih tepat sasaran,” jelas Wawan.

Ia menambahkan, Pemkab Pandeglang juga mendapat tambahan bantuan dari Provinsi Banten melalui program P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Tahap pertama telah disalurkan untuk 5 ribu KPM, dan tahap kedua direncanakan pada Oktober mendatang untuk 2 ribu sampai 3 ribu KPM.

Kendati begitu, pihaknya mengakui penanganan masalah kemiskinan di daerah masih terkendala keterbatasan anggaran.

Ia menyebutkan, sejumlah program telah dijalankan untuk membantu masyarakat miskin, di antaranya bantuan sembako yang nilainya sekitar Rp200 juta, program P2K2 berupa sekolah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, serta bantuan sandang dengan alokasi sekitar Rp100 juta.

“Kalau hanya mengandalkan APBD ya jelas terbatas. Karena itu, penanganan kemiskinan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pusat,” kata Wawan.

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, selain dari APBD, bantuan juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten melalui program P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Pada tahap pertama, program ini menyasar sekitar 5 ribu KPM dan hingga kini masih dalam proses penyaluran. Pihaknya juga terus mendorong agar intervensi dari berbagai sektor bisa diperkuat.

“Harapannya angka kemiskinan di Pandeglang bisa terus berkurang dari tahun ke tahun. Itu menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan,” pungkasnya.