Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8). 

Aksi tersebut menyoroti tingginya tunjangan yang diterima anggota DPR.

Muhaimin menegaskan, DPR memiliki kewenangan penuh dalam menyusun anggaran. Namun, ia mengingatkan agar para legislator bersikap bijak dalam membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kesejahteraan anggota dewan.

"Ya DPR kan memiliki kewenangan budgeting, membuat anggarannya, ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip, Rabu (27/8/2025). 

Muhaimin menilai, unjuk rasa yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya bagi para anggota DPR. 

Ia berharap ke depan, wakil rakyat dapat meningkatkan kinerja sekaligus lebih responsif terhadap aspirasi publik.

"Khususnya para anggota dewan untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik," katanya.