Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menghadiri kick off Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Acara tersebut dihadiri pula oleh pimpinan daerah dari Provinsi Banten dan Jawa Barat, serta bupati dan wali kota se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam sambutannya, Pramono mengapresiasi langkah Kementerian PPN/Bappenas yang menginisiasi penyusunan RIPKA. Menurutnya, pembangunan kawasan aglomerasi Jakarta bukan hanya berdampak pada wilayah sekitar, tetapi juga memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

"Kawasan ini menyumbang lebih dari 25 persen PDB nasional. Bahkan, pada semester pertama kemarin kontribusinya tercatat 16,61 persen," kata Pramono di lokasi tersebut.

"Belum lagi peran Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, hingga Cianjur yang secara signifikan memengaruhi wajah perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun panjang," jelasnya. Sebagaimana dilansir dari keterangan resminya. 

Ia menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta kini berstatus sebagai daerah khusus dengan kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. 

Karena itu, kawasan penyangga Jakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan integrasi aglomerasi.

Pramono juga memaparkan sejumlah inisiatif yang sudah ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di antaranya pembukaan layanan Transjabodetabek untuk memperkuat konektivitas transportasi antarwilayah. 

Langkah ini dinilai berhasil menurunkan tingkat kemacetan, sebagaimana tercermin dari laporan TomTom Traffic Index yang menyebut Jakarta sudah keluar dari daftar 10 kota termacet di dunia.

Meski begitu, ia menekankan perlunya tindak lanjut yang lebih konkret dalam perencanaan kawasan aglomerasi, tidak hanya pada mobilitas manusia, tetapi juga terkait pengelolaan udara, air, dan limbah.

"Jakarta siap menjalankan ini dengan sungguh-sungguh. Setiap hari ada 4,4 juta jiwa yang keluar-masuk Jakarta, ditambah hampir 11 juta penduduk yang tinggal di kota ini. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menjadi masalah besar di masa depan," jelas Pramono. 

Selain itu, Pramono menyoroti tantangan dalam penggunaan transportasi publik. Ia menyebut tingkat konektivitas transportasi di Jakarta sudah mencapai 91 persen, namun baru sekitar 24 persen masyarakat yang rutin memanfaatkannya.

"Saya ingin kota-kota di sekitar Jakarta ikut berkembang. Jakarta tidak bisa maju sendirian. Kalau Jakarta maju, kota penyangganya juga harus maju bersama," kata Pramono. 

"Karena itu, kita perlu setengah memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar wajah Jakarta menjadi lebih baik," jelasnya.