
Foto : Dokumentasi Istimewa/ Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menutup TPS liar di jalur protokol karena menggganggu kenyamanan masyarakat
Tangerang, tvrijakartanews - Pemerintah Kota Tangerang saat ini sedang memperkuat sistem perbaikan tata kota dan pelayanan publik. Dimana hal tersebut akan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat dan lurah.
Wali Kota Sachrudin, menjelaskan salah satu fokus utama dalam perbaikan tata kota adalah pengelolaan sampah yang lebih serius dan terpadu. Pemkot Tangerang hingga saat ini sudah menutup sejumlah TPS liar, khususnya yang berada di pinggir jalan raya. Langkah ini bukan hanya soal menjaga kerapihan dan estetika kota, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan banjir.
"Saat ini sudah puluhan TPS liar ditutup yang tersebar di sejumlah titik termasuk jalur protokol. Penutupan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masyarakat," ujarnya pada Rabu (24/9/2025).
Selain persoalan sampah, kemacetan lalu lintas juga mendapat perhatian khusus. Untuk itu, Sachrudin telah meminta Dinas Perhubungan untuk lebih aktif memantau titik-titik rawan macet dengan menurunkan petugas lapangan, agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. Ia juga menyoroti sejumlah pekerjaan galian pipa yang masih terbengkalai, dan meminta agar segera dirapihkan agar tidak merusak keindahan kota maupun menghambat lalu lintas.
"Penyelesaian masalah kota tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, bahkan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat, agar solusi yang diambil benar-benar tuntas dan berkelanjutan," lanjutnya.
Selain urusan teknis lapangan, ketepatan administrasi juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ia menekankan agar serapan anggaran tidak boleh terlambat, sehingga program-program yang sudah direncanakan bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Setiap camat dan lurah untuk lebih responsif menindaklanjuti laporan warga, sehingga pelayanan publik terasa lebih cepat dan hadir di tengah masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal bagaimana pelayanan sampai dengan cepat dan tepat ke masyarakat. Karena itu, saya minta seluruh jajaran untuk optimal dalam percepatan administrasi dan penyerapan anggaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

