Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Desakan ini muncul setelah munculnya kasus kelalaian di sejumlah daerah yang diduga akibat konsumsi makanan dari program tersebut, dalam beberapa pekan terakhir.

"Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan," kata Putih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). 

Ia meminta BGN memastikan evaluasi dilakukan secara detail dari hulu hingga hilir, mulai dari sumber bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga distribusi. Menurutnya, standar keamanan pangan serta pencegahan kontaminasi harus menjadi prioritas utama.

"Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya," katanya. 

Putih juga menekankan pentingnya keseimbangan gizi dalam setiap porsi makanan. Ia mengingatkan, tujuan utama MBG adalah pemenuhan gizi anak-anak agar mereka tumbuh sehat dan memiliki daya saing tinggi.

Menurutnya, keracunan tidak boleh dianggap sekadar angka statistik. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas, dan standar pelaksanaan MBG harus zero accident (nol kecelakaan). 

Lebih lanjut, ia mendorong BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menetapkan standardisasi keamanan pangan pada program MBG.

Putih menilai MBG merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain mendukung pemenuhan gizi, program ini juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian, perikanan, hingga penciptaan lapangan kerja.

"Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya oleh jutaan penerima manfaat, tapi juga oleh para pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha," jelasnya. Karena itu, penghentian program justru akan merugikan masyarakat

Ia menegaskan, langkah yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola agar program MBG kembali sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal.