Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menegaskan pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta masuk dalam jajaran Top 50 Global City. 

Hal itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional bertajuk "Water Governance Toward Global Cities" yang digelar bersama Universitas Pertahanan (Unhan) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Menurut Pramono, tata kelola air yang baik selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor enam, yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. 

Pemprov DKI, kata dia, berkomitmen menghadirkan akses universal terhadap air bersih agar ibu kota dapat berkembang menjadi kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan tentu terus berupaya meningkatkan capaian air bersih. Saat ini, cakupan air bersih baru mencapai 74,24 persen," jelas Pramono. 

"Mudah-mudahan tahun depan bisa naik menjadi 85 persen, dan pada akhir 2029 saya sudah menyampaikan kepada Dirut PAM Jaya agar cakupan bisa 100 persen," ucapnya. 

Pramono mengungkapkan, Jakarta masih bergantung pada pasokan air baku dari luar daerah hingga 86,9 persen. Pasokan tersebut diolah melalui instalasi pengolahan air (IPA) berkapasitas 21.000 liter per detik. Karena itu, kerja sama antardaerah dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci.

Sejumlah proyek strategis tengah disiapkan Pemprov DKI, antara lain:

- SPAM Karian–Serpong: menambah cakupan sekitar 10 persen atau 212 ribu sambungan rumah.

- SPAM Jatiluhur I: menambah cakupan 13 persen atau setara 300 ribu sambungan rumah.

- SPAM Buaran II: memperluas layanan 8,8 persen atau sekitar 250 ribu sambungan rumah.

Selain itu, jaringan perpipaan di tujuh lokasi, termasuk Duri Kosambi, Taman Sari, dan Cilincing, sudah selesai dibangun. 

"Termasuk untuk warga tidak mampu di Jakarta Utara, salah satunya di Cilincing. Menurut saya, Cilincing harus menjadi prioritas perhatian," kata Pramono. 

Atasi Penurunan Tanah

Pemprov DKI juga menyoroti masalah penurunan muka tanah yang diperparah oleh penggunaan air tanah. Untuk itu, telah diterbitkan Pergub Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT). 

Regulasi ini melarang pengambilan air tanah di wilayah yang sudah terlayani jaringan perpipaan, khususnya kawasan strategis seperti SCBD, Sudirman, Mega Kuningan, Kawasan Industri Pulogadung, serta 12 ruas jalan utama.

"Di kawasan tersebut tidak boleh lagi menggunakan air tanah, karena sudah ada Pergub yang mengatur," kata Pramono. 

"Kami juga memastikan program-program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan, misalnya pembangunan IPA Buaran III yang juga akan menyuplai Kota Bekasi, serta pembangunan reservoir komunal di Tambora, Gandaria Utara, dan wilayah lainnya," jelasnya. 

Program Pro-Publik

Untuk memastikan pemerataan akses, Pemprov DKI menyiapkan Kartu Air Sehat bagi warga berpenghasilan rendah serta bantuan 1.000 tandon air. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga menyejahterakan seluruh warganya.