Jakarta, tvrijakartanews - Anggota Komisi VIII DPR RI, Derta Rohidin, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur permanen Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) yang direncanakan mulai dibangun tahun depan.

"Estimasi pembangunan bangunan permanen tahun depan harus kita dukung dan awasi bersama. Pembangunan fisik yang berkualitas dan sesuai standar pedagogis dasar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik," kata Derta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Ia menegaskan, DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap anggaran dan realisasi pembangunan fisik agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Kami di DPR akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya," katanya. 

Derta mengapresiasi keberhasilan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melaksanakan Program SRT yang merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Berdasarkan laporan Kemensos hingga September 2025, sebanyak 160 dari 165 unit SRT telah beroperasi aktif, sementara lima unit sisanya diperkirakan menyusul pada pertengahan Oktober 2025. Capaian tersebut mewakili 97 persen realisasi target nasional.

"Apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Kementerian Sosial dalam mewujudkan Program SRT. Mencapai 160 sekolah yang sudah aktif dalam waktu relatif singkat adalah sebuah pencapaian yang konkret," kata Derta. 

"Program yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, ini tepat sasaran dan sangat dibutuhkan," jelasnya. 

Tantangan: Fasilitas Masih Menumpang di Balai Kemensos

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Derta menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi program ini. Salah satunya, sebagian besar SRT masih menumpang di balai milik Kemensos yang belum didesain khusus sebagai ruang belajar.

"Kami memahami bahwa inisiasi program memerlukan strategi cepat, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada," katanya. 

"Namun, ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai sekolah dapat memiliki keterbatasan, baik dari segi kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium sederhana, serta jam operasional yang terbatas," jelas Derta. 

Dorongan Penyempurnaan: Peta Jalan, Sinergi, dan Kualitas Pengajar

Sebagai bentuk dukungan konstruktif, Derta mendorong pemerintah menyusun peta jalan pembangunan SRT yang lebih jelas, transparan, dan terukur, termasuk tahapan pembangunan gedung permanen, sumber pendanaan, serta timeline pelaksanaannya.

"Hal ini sangat penting agar tahun 2026 tidak ada lagi SRT yang fasilitasnya menumpang ke pihak lain," katanya. 

Selain itu, ia menilai perlu ada sinergi lintas kementerian, terutama antara Kemensos dengan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek dan kementerian terkait lainnya, guna memperkuat kualitas pendidikan di SRT.

Menurutnya Derta, keberhasilan SRT bukan hanya pada bangunan, tetapi juga pada kualitas tenaga pengajar. Maka dari itu, pihaknya mendorong adanya kurikulum khusus dan program pelatihan berkelanjutan bagi guru SRT yang memahami konteks dan tantangan peserta didik dari keluarga prasejahtera. 

Integrasi Data dan Pengawasan DPR

Derta juga menekankan pentingnya integrasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dan data kementerian/lembaga terkait agar peserta didik dari keluarga miskin benar-benar terakomodasi dalam program SRT.

Selain itu, Komisi VIII DPR akan aktif melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan berkala, tidak hanya menilai dari jumlah siswa, tetapi juga peningkatan kompetensi, keterampilan hidup, serta dampak sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.

Investasi Jangka Panjang untuk Bangsa

Menurut Derta, Program Sekolah Rakyat Terpadu merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Mari kita jadikan momentum capaian 97 persen ini sebagai pijakan untuk memperkuat program ke depannya. Dengan semangat gotong royong, pengawasan yang ketat, dan perbaikan berkelanjutan," kata Derta. 

"Kami yakin SRT dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali," sambungnya. 

Ia menambahkan, DPR, khususnya Komisi VIII, akan terus menjadi mitra kritis dan progresif bagi pemerintah agar program SRT berjalan efektif dan memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia.