Jakarta,tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan bahwa program bantuan sosial untuk pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar ( KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap aman. Pernyataan ini diputuskan menyusul andanya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. 

"Saya sudah memutuskan untuk hal yang berkaitan dengan kartu jakarta pintar atau KJP yang dibagi 707.513 siswa gak boleh di otak atik termasuk kemudian KJMU yang telah di bagikan 16. 679 siswa," kata Pramono dalam keteranganya di Jakarta, Rabu ( 8/10/2025).

Pramono mengatakan, selain KJP dan KJMU akan dilakukan efisiensi di setiap pos anggaran yang sifatnya tidak terlalu genting atau mendesak. Salah satunya seperti perjalanan dinas, pengurangan belanja makan dan minum saat rapat hingga proyek pembangunan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya.

"Langakah efisiensi ini dilakukan menyusul keputusan Pemerintah pusat yang memangkas dana bagi hasil Jakarta hingga Rp15 triliun,"ucapnya.

Meski demikian, lebih lanjut Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah  DKI Jakarta akan menghormati dan mengikuti setiap keputusan yang diambil oleh Pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dari hasil pemangkasan tersebut pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam proyek pembangunan stratergis.

"Secara prinsip pemerntah jakarta akan patuh dan taat mengukuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dbh walaupun sebenarnya apbd jakarta kenaikan nya  sudah di ketok Rp 95 triliun dengan mengurangi dbh yang hampir sebesar Rp 15 triliun maka apbd jakarta menjadi Rp 79 triliun,"jelasnya

"Salah satu yang akan saya lakukan adalah melakukan kreatif financing. Hal hal yang bisa katakanlah bangun dengan berpatner kerjasama mitra strategis ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya,"sambungnya.