
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam Rapat Pimpinan Pejabat Tinggi Kementerian Sosial di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Jakarta, pada Kamis (9/10). Foto : Istimewa/ Kemensos
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pedoman utama dalam pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) menuju satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin ini teman-teman, sekretaris, Dirjen semua berperan. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka untuk membuat laporan satu tahun kementerian sosial di bawah (kepemimpinan) Presiden Prabowo," kata Gus Ipul, dilansir dari keterangan resminya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
1. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Gus Ipul menekankan pentingnya memperkuat DTSEN sebagai basis utama akurasi kebijakan sosial. Data yang terintegrasi diyakini mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan program pemberdayaan masyarakat.
2. Kolaborasi dan Integrasi Program Pusat-Daerah
Kemensos juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program sosial lebih efektif dan saling mendukung, menghindari tumpang tindih kegiatan.
3. Pengembangan Care Economy
Kebijakan ketiga berfokus pada pengembangan care economy dengan melibatkan caregiver terlatih. Gus Ipul menilai generasi muda dapat dilatih menjadi pendamping bagi lansia atau anggota keluarga rentan, sehingga membuka peluang kerja baru sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Praktiknya sederhana, anak-anak itu diajari untuk menjadi pendamping dengan memiliki keterampilan, karena ternyata banyak keluarga yang memiliki orang tua, anaknya tidak punya kesempatan memberikan perhatian dan perawatan," kata Gus Ipul.
"Maka bagi anak-anak yang terlatih ini ada kemungkinan pekerjaan baru," sambungnya.
4. Perluasan Kerja Sama dengan Swasta dan Filantropi
Gus Ipul mendorong perluasan kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, serta lembaga filantropi.
"Nah ini yang mencoba menerjemahkan Dirjen Pemberdayaan Sosial, sudah mulai. Ingat ya saya ingin skalanya diperluas itu," kata Gus Ipul.
5. Peningkatan Kompetensi Pilar Sosial
Kementerian juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para pilar sosial, termasuk mereka yang telah diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"PPPK sudah diangkat tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian pola kerjanya dipertajam," kata Gus Ipul.
6. Penjaminan Tepat Sasaran Bantuan Sosial
Gus Ipul menegaskan pentingnya memastikan setiap bantuan sosial tepat sasaran melalui optimalisasi kartu kesejahteraan dan penguatan unit layanan sosial seperti Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
7. Penguatan Unit Layanan Sosial sebagai Center of Excellence
Gus Ipul ingin menjadikan unit-unit layanan sosial Kemensos sebagai pusat keunggulan (center of excellence) yang memberikan layanan terpadu dan profesional bagi masyarakat.
8. Integrasi Pemberdayaan KPM Lintas Kementerian/Lembaga
Ia juga menargetkan pada 2026 tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua kegiatan pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
"Maka itu saya minta per-tahun 2026, sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri," tegasnya.
9. Akses Pendidikan bagi Fakir Miskin melalui Sekolah Rakyat
Kebijakan terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat, yang menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.
Dengan sembilan arah kebijakan ini, Kemensos menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat capaian nyata satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.